RMOL. Memperhatikan isu-isu terkini terkait kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam rangka menciptakan stabilitas politik dan suasana kondusif.
Upaya-upaya strategis dilakukan melalui sinergitas program pembinaan pendidikan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta segenap komponen bangsa.Pemerintah selaku penanggung jawab perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjamin koridor kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka menyamakan persepsi dan sikap segenap jajaran yang terkait dengan penyelenggaraan program pembinaan pendidikan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum serta kesatuan bangsa di lingkungan pemerintahan, baik dari pusat maupun daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Polpum Kemendagri, Didi Sudiana mengatakan yang menjadi dasar diadakannya Rakornas ini adalah Permendagri Nomor 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. Kemudian, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 080.05-597/2017 tentang Pembentukan Panitia Penyelengara Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2017. Dan terakhir, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120.05-598/2017 tentang Pembentukan Panitia Daerah Penyelengara Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2017.
Kegiatan ini kata Didi Sudiana bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara jajaran pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka menyamakan persepsi guna menangani berbagai agenda kerja.
"Persiapan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Pembinaan dan pemberdayaan serta monitoring evaluasi terhadap organisasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Didi Sudiana dalam sambutannya di Yogyakarta, Rabu (20/9).
Kemudian, Rakornas ini juga untuk memberikan sinergitas antara jajaran pemerintahan dalam rangka penanganan konflik sosial serta penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta penanganan Narkotika.
"Penguatan karakter bangsa dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila," ujarnya.
Didi Sudiana berharap hasil Rakornas dengan tema "Pemantapan dan Sinergitas Program Pembinaan Pendidikan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Melalui Upaya Strategis Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Politik dan Suasana Kondusif di Daerah" ini bisa tercapainya persamaan visi dan persepsi guna pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Kemudian, terciptanya sinergitas dalam rangka penanganan organisasi masyarakat yang berdasarkan Pancasila,UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Terciptanya kondisi yang positif sebagai upaya Penanganan Konflik Sosial secara bersama serta menguatnya Forum-Forum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik didaerah. Tercapainya koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk pelaksanaan kegiatan Revolusi Mental," paparnya.
Didi Sudiana menjelaskan peserta sebanyak 525 orang yang berasal dari unsur, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kabupaten/Kota, Pejabat di lingkungan Kemendagri dan Pejabat di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Rakornas ini di buka oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB ke X didampingi Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Soedarmo. Hadir juga dalam pembukaan kegiatan ini Rakornas ini Forkopimda Provinsi DIY. [rus]
0 comments